KMH Audiensi di KPID Jatim, Para Komisioner Sepakat Fasilitasi Ruang Penguatan Pemahaman Publik Terhadap Disabilitas

Komunitas Mata Hati diwakili difisi Humas beraudiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur, Rabu 8 Maret 2023. Ditemui langsung oleh Ketua Komisioner, Immanuel Yosua Jefta Suarno, Mata Hati mengemukakan beberapa hal yang akan dikerjasamakan dengan KPID Jatim beberapa tahun ke depan.

“Saya harap diskusi kami dengan KPID Jatim dapat menghasilkan kerja sama sebagai lanjutan kegiatan yang pernah terjalin pada periode sebelumnya, terkait dengan konten siaran disabilitas” papar Danny, yang kali ini bertugas sebagai Humas Komunitas Mata Hati.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komisioner KPID Jatim, Yosua, menjelaskan bahwa perlindungan terhadap Kel mompok Rentan yang di dalamnya termasuk insan disabilitas tak semata soal tak ada ejekan atau boolying pada siaran radio dan tv, namun juga adanya ruang-ruang penguatan pemahaman public tentang disabilitas dan pemberdayaan disabilitas.

“Perlindungan terhadap disabilitas bukan hanya perkara tak ada lagi ejekan, namun bagaimana pemenuhan hak-hak ekonomi, social, budaya dapat dilaksanakan hingga terwujud kesetaraan lewat penguatan pemahaman publik tentang eksistensi dan kompetensi insan disabilitas” ungkap Yosua.

Mendukung pernyataan Yosua, Kordinator Bidang Kelembagaan yang sekaligus Wakil Ketua KPID Jatim, Dian Ika, mengemukakan perlunya media penyiaran mensosialisasikan keberadaan insan disabilitas yang memiliki kompetensi kepada masyarakat luas.

“Saya meminta media penyiaran untuk memberikan slot-slot siaran kepada insan disabilitas agar mereka bisa tampil di ruang publik, menginformasikan kepada masyarakat tentang kompetensi mereka. Bukan semata siaran yang ramah disabilitas, namun siaran yang mengedukasi masyarakat bahwa disabilitas dapat melakukan banyak hal tak ubahnya orang non-disabilitas, termasuk dapat menjadi bagian dari institusi penyiaran” paparnya.

Dalam forum siang itu, KPID Jatim dan Mata Hati juga sepakat akan mengadakan kerjasama dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman terkait jobdesk yang sesuai dengan ruang lingkup masing-masing lembaga. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak punya landasan yang kuat ketika melaksanakan kesepakatan tersebut dan bersentuhan dengan pihak-pihak lain di lapangan.